JAKARTA Bisnisku.Discoverynews.id — Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyepakati lima pilar sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus diperkuat, baik melalui hubungan bilateral maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). yang dikutip Antara
Lima pilar sinergi tersebut mencakup upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memperkuat ketahanan sektor eksternal menghadapi dinamika perdagangan dan arus modal global, serta memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, sektor perbankan, dan perekonomian.
Pilar berikutnya adalah koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Sementara pilar kelima diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat transmisi kebijakan sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi perekonomian.
Kementerian Keuangan dan BI juga menyatakan akan menjalankan kebijakan sesuai dengan mandat masing-masing. Kementerian Keuangan akan mempertahankan kebijakan fiskal yang pruden dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Untuk APBN 2026, defisit diarahkan tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), antara lain melalui penguatan penerimaan negara dan penajaman belanja.
Dalam pembiayaan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan penguatan manajemen risiko utang untuk menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat dan berkelanjutan.
Di sisi moneter, Bank Indonesia akan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026–2027.
Sinergi kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
